BLORA, PORTALBLORA.com— Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Alqur’an (Badko LPQ) Provinsi Jawa Tengah, menggelar Workshop Peningkatan Mutu Kelulusan Santri

se-Eks Karesidenan Pati di Aula Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Blora, Minggu (30/11/ 2025).

Sebuah agenda strategis untuk menyamakan standar kualitas lulusan TPQ, Madin, serta lembaga pendidikan keagamaan di Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Nur Fauzan Ahmad sebagai Ketua Badko LPQ Provinsi Jawa Tengah menegaskan, bahwa pembenahan mutu santri adalah kebutuhan mendesak mengingat masih terjadinya ketimpangan kualitas bacaan, hafalan, hingga praktik ibadah antar-lembaga.

Menurutnya, tanpa standar kelulusan yang jelas, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan keagamaan dapat menurun.

Nur Fauzan, menyoroti fakta di lapangan, masih ada santri yang dinyatakan lulus namun bacaan Al-Qur’annya belum sesuai kaidah, hafalan belum memadai, hingga praktik ibadah yang belum sempurna.

“Jika ketimpangan kualitas ini dibiarkan, tentu akan menurunkan kepercayaan masyarakat. Karena itu kita membutuhkan quality control yang jelas. Santri di kota maupun di desa harus memiliki standar minimal kompetensi yang sama,” tegas Nur Fauzan.

Ia menambahkan bahwa penyamaan standar bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk tanggung jawab moral lembaga kepada masyarakat dan orang tua.

Dorongan Penguatan Standar Sertifikasi Santri

Dalam forum tersebut, dibahas penyusunan kriteria kelulusan yang lebih terukur dan penerapan kurikulum yang lebih terpadu. Nur Fauzan menekankan bahwa sertifikat kelulusan santri harus menjadi bukti kemampuan, bukan sekadar simbol.

“Setiap sertifikat harus menjadi jaminan bahwa santri tersebut benar-benar telah memenuhi standar kompetensi. Ini soal tanggung jawab kita kepada umat,” ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Blora Mustofa, saat membuka acara workshop tersebut, memaparkan perjuangannya sejak awal menjabat sebagai anggota DPRD terkait upaya memberikan insentif bagi guru TPQ dan Madin melalui APBD Blora.

Menurutnya, upaya tersebut sempat berkali-kali ditolak karena dinilai tidak sesuai regulasi. Namun melalui diskusi panjang dan pembahasan regulasi, kebijakan akhirnya dapat diterapkan dan kini terus ditingkatkan.

“Ini perjuangan panjang. Dulu selalu ditolak. Tetapi karena kita yakin pentingnya, akhirnya regulasi bisa ditembus. Hingga hari ini insentif ini terus kita pertahankan,” jelasnya.

Termasuk untuk tahun anggaran berjalan, Mustofa menegaskan DPRD akan berupaya mempertahankan alokasi dana keagamaan agar tidak terkena pemotongan, meskipun terjadi efisiensi besar akibat penurunan transfer daerah.

Komitmen DPRD untuk Keagamaan: “Jangan Sampai Dipotong”

Saat membahas pemotongan transfer daerah yang mencapai Rp 375 miliar, Mustofa dengan tegas meminta agar pos keagamaan, terutama insentif guru TPQ dan Madin, dipertahankan.

“Harapan kami, untuk guru TPQ dan Madin jangan sampai dipotong. Insya Allah DPRD akan memperjuangkan itu,” ujarnya.

Selain itu, ia menegaskan bahwa setiap kegiatan keagamaan di Blora selalu difasilitasi secara inklusif, di rumah Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, baik NU, Muhammadiyah, hingga ormas islam lainnya.

Mustofa juga menyampaikan penghormatan kepada narasumber di acara tersebut, Fatah Syukur, yang disebutnya pernah menjadi dosen saat ia berkuliah di UIN Semarang.

“Sudah 20 tahun tidak bertemu. Banyak nilai kampus yang saya terapkan dalam dunia politik. Beliau adalah guru saya,” ucapnya.

Siti Qomariah selaku Ketua Badkom LPQ Kabupaten Blora, menyambut baik kegiatan ini. Ia mengucapkan terimakasih atas kedatangan para peserta.

“Suatu kehormatan bagi kami sebagai Tuan rumah. Harapannya kedepan dapat meningkatkan mutu pendidikan bagi kelulusan TPQ di masing- masing wilayah,” ujarnya.

Workshop yang digelar ini diharapkan menjadi tonggak awal penyeragaman standar mutu lulusan santri di wilayah eks Karesidenan Pati, sekaligus memperkuat kualitas pendidikan keagamaan di Jawa Tengah.

Acara diikuti oleh Badkom LPQ di 5 Kabupaten se- eks Karesidenan Pati, yaitu Blora, Kudus, Pati, Grobogan, dan Rembang. Masing- masing Kabupaten mengirimkan 10 peserta.