BLORA, beritajateng.tv — Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (Badko LPQ) Provinsi Jawa Tengah menggelar Workshop Peningkatan Mutu

Kelulusan Santri se-Eks Karesidenan Pati di Aula Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Blora, Minggu, 30 November 2025.

Acara tersebut merupakan agenda strategis untuk menyamakan standar kualitas lulusan TPQ, Madin, serta lembaga pendidikan keagamaan di Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Ketua Badko LPQ Jawa Tengah, Nur Fauzan Ahmad, menegaskan pembenahan mutu santri ialah kebutuhan mendesak. Mengingat, masih terjadinya ketimpangan kualitas bacaan, hafalan, hingga praktik ibadah antar-lembaga.

Menurutnya, tanpa standar kelulusan santri yang jelas, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan keagamaan dapat menurun.

Nur Fauzan menyoroti fakta di lapangan masih ada santri yang lulus namun bacaan Al-Qur’annya belum sesuai kaidah, hafalan belum memadai, hingga praktik ibadah yang belum sempurna.

“Jika membiarkan ketimpangan kualitas ini, tentu akan menurunkan kepercayaan masyarakat. Karena itu kita butuh quality control yang jelas. Santri di kota maupun di desa harus memiliki standar minimal kompetensi yang sama,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa penyamaan standar bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk tanggung jawab moral lembaga kepada masyarakat dan orang tua.

Perlu kriteria kelulusan santri yang lebih terukur
Dalam forum tersebut, berlangsung penyusunan kriteria kelulusan yang lebih terukur dan penerapan kurikulum yang lebih terpadu. Nur Fauzan menekankan bahwa sertifikat kelulusan santri harus menjadi bukti kemampuan, bukan sekadar simbol.

“Setiap sertifikat harus menjadi jaminan bahwa santri tersebut benar-benar telah memenuhi standar kompetensi. Ini soal tanggung jawab kita kepada umat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Blora, Mustofa, saat membuka workshop memaparkan perjuangannya sejak awal menjabat sebagai anggota DPRD terkait upaya memberi insentif bagi guru TPQ dan Madin melalui APBD Blora.

Menurutnya, upaya tersebut sempat berkali-kali ditolak karena dinilai tidak sesuai regulasi. Namun, melalui diskusi panjang dan pembahasan regulasi, kebijakan akhirnya dapat berjalan dan kini terus ada peningkatan.